Departemen Keuangan AS mengatakan kepada anggota parlemen melalui surat pada bulan Desember bahwa dokumen dan stasiun kerjanya diakses oleh pihak eksternal karena pelanggaran keamanan. Mereka menggambarkan serangan itu sebagai “insiden keamanan siber besar” dan mengaitkannya dengan “aktor Ancaman Persisten Tingkat Lanjut” yang disponsori negara Tiongkok. Sekarang, Washington Post telah melaporkan bahwa pelaku kejahatan menyusup ke “kantor yang sangat sensitif” di Departemen Keuangan yang bertugas mempertimbangkan dan melaksanakan sanksi pemerintah AS.
Sebagai Pos menjelaskan, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) memiliki beberapa informasi penting yang mungkin sangat berguna bagi pemerintah negara lain. Meskipun para peretas hanya mampu mencuri data yang tidak diklasifikasikan, mereka masih bisa mendapatkan identitas target sanksi potensial. Mereka juga bisa saja mencuri bukti-bukti yang dikumpulkan lembaga tersebut sebagai bagian dari penyelidikan terhadap entitas yang akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Secara keseluruhan, para penyerang bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk memberi mereka pengetahuan tentang bagaimana AS menerapkan sanksi terhadap entitas asing.
Selain OFAC, Kantor Menteri Keuangan dan Kantor Riset Keuangan juga terkena dampak pelanggaran tersebut. Para penyerang menyusup ke sistem Departemen Keuangan dengan mendapatkan akses ke kunci yang digunakan oleh BeyondTrust, layanan berbasis cloud yang memberikan dukungan teknis kepada departemen tersebut.
Pemerintah AS telah mengaitkan banyak serangan siber terhadap lembaga-lembaganya dan perusahaan-perusahaan Amerika dengan aktor-aktor yang disponsori negara Tiongkok selama bertahun-tahun. Tahun lalu, FBI menyalahkan “aktor yang berafiliasi dengan RRT” atas peretasan besar-besaran terhadap perusahaan telekomunikasi AS. Para pelaku, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Salt Typhoon, dilaporkan menargetkan perangkat seluler para diplomat, pejabat pemerintah, dan orang-orang lain yang terkait dengan kedua kampanye presiden tersebut. Menurut PosPara pejabat Tiongkok menyebut klaim bahwa negara mereka terlibat dalam serangan terhadap Departemen Keuangan “tidak berdasar” dan bersikeras bahwa pemerintah mereka “selalu menentang segala bentuk serangan peretas.”